Sejarah Masa Orde Lama

Pada masa orde lama ada dua macam demokrasi yang sempat diberlakukan, yaitu:

A.Demokrasi Liberal

Pengertian Demokrasi Liberal :
pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Ciri-ciri Demokrasi Liberal:
1. Agama Adalah Urusan Masing-Masing
2. Mengutamakan Kepentingan Pribadi
3. Mengutamakan Hak Asasi Yang Berkaitan Dengan Kebebasan
4. Memiliki Dua Kelompok Masyarakat
5. Pembatasan Kebebasan Pada Minoritas
6. Adanya Kekuatan Mayoritas
7. Keputusan di Ambil Berdasarkan Suara Terbanyak
8. Kepentingan Mayoritas di Utamakan
9. Pemerintahan Tidak Dapat di Ganggu Gugat

Kebijakan Politik, Ekonomi,Sosial dan Budaya Masa Demokrasi Liberal

Politik:

1. Masyarakat bebas bekerja sesuai dengan keinginannya
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab dalam masalah jual beli masyarakat
3. Semua diserahkan pada pihak swasta
4. Banyak terjadinya monopoli perdagangan
Ekonomi:


2.Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin :

Sejarah Indonesia (1959–1965) adalah masa di mana sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi tersebut pada mulanya berangkat dari adanya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, yang mana menyebabkan ketidakstabilan negara.

Penyebab lainnya dari terbentuk sistem demokrasi tersebut ialah adanya pergantian kabinet pada masa demokras liberal yang terlalu sering dan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi tersendat.

Dari sisi politik, latar belakang tercetusnya sistem demokrasi tersebut ialah kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru guna menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Presiden Soekarno memiliki tujuan tersendiri yang menyebabkannya mencetuskan sistem demokrasi terpimpin tersebut.

Adapun tujuan dari sistem demokrasi yang dicetuskan oleh suami Fatmawati tersebut di antaranya ialah untuk menggantikan sistem demokrasi liberal yang dianggap sudah tidak lagi stabil serta meningkatkan kekuasaan presiden pada waktu itu  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Bagi kamu yang sulit membedakan antara sistem demokrasi besutan Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi lainnya yang pernah diterapkan di Indonesia.

Maka kamu harus terlebih dahulu mengeahui ciri-ciri sistem demokrasi tersebut. Apa saja sih ciri-ciri demokrasi yang konon merupakan sistem demokrasi paling bersejarah di Indonesia itu?

1. Menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi

Ciri pertama yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah lebih menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara.

Jadi, ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi tersebut pada tanggal 5 Juli tahun 1959 maka negara Indonesia resmi berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

2. Peran partai politik terbatas

Ciri kedua yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah terbatasnya peranan partai politik yang ada di Indonesia.

Jadi, seakan-akan keberadaan partai-partai politik di Indonesia hanya menjadi pendukung bagi kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno.

3. Besarnya peranan militer

Bahkan, peranan militer pada masa tersebut terdiri atas dua fungsi atau yang faimiliar dengan dwi fungsi yakni sebagai garda pertahanan nasional atau negara serta memiliki sumbangsih tersendiri bagi pemerintah.

4. Semakin berkembangnya paham komunis

Ciri keempat dari sistem demokrasi yang rilis pada tahun 1959 tersebut ialah semakin berkembangnya paham komunis di Indonesia.

Hal itu tidak lain disebabkan karena adanya hubungan baik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

5. Pencekalan pers

Kebijakan pemerintah yang baru terkait pers, membuat sebagian besar pers pun menarik diri dan enggan untuk mengedarkan secara luas berita yang ada.

6. Sentralisasi pada pemerintahan

Ciri keenam dari sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia tersebut ialah adanya sentralisasi terhadap pemerintahan.

Hal ini membuat sistem demokrasi tersebut menjadi tidak adil, yang mana salah satu contohnya adalah adanya penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat.

Belum lagi peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekadar menimbulkan kekacauan.

7. Banyak peristiwa pelanggaran HAM

Ciri terakhir dari sistem demokrasi yang ada pada pemerintahan Presiden Soekarno ialah banyaknya peristiwa pelanggaran HAM khususnya yang menjadi korban adalah masyarakat biasa.

Jadi, seakan-akan tidak ada lagi masyarakat yang boleh menentang kebijakan pemerintah kala itu.

Dampak Demokrasi Terpimpin
1. Dampak positif

• Negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian dan krisis yang tidak berkesudahan.

• Negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan.

• Adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Sebagai suatu sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, sistem demokrasi terpimpin memilki beberapa dampak bagi masyarakat luas.

Adapun dampak-dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif, yang mana di antaranya ialah sebagai berikut.

• Negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian dan krisis yang tidak berkesudahan.

• Negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan.

• Adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

2. Dampak negatif

• Terdapatnya penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh Presiden, anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar.

• Pemberlakuan dua fungsi atau dwifungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik.

         

Sejatinya, tiap-tiap sistem demokrasi yang ada di Indonesia senantiasa mempunyai dampak positif maupun negatif dalam penerapannya di negara tersebut.

Tidak dipungkiri hal yang serupa juga dialami pada sistem demokrasi terpimpin. Meski demikian, sebaiknya kita bisa dengan bijak dalam memetik segala hal yang baik dalam sistem demokrasi tersebut. Semoga bermanfaat!

Hormat Saya!

Irgi Ghifari